Berdasarakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/4/HK.04/IX/2022 (SE Menaker 4/2022)  yang telah berlaku mulai tanggal 30 September 2022 menyatakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/11/HK.04/IX/2021 (SE MENAKER 11/2021) tentang Pelayanan RPTKA dalam masa penyebaran COVID-19 DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Salah satu peraturan dalam “SE MENAKER 11/2021” adalah perlu adanya rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum pengajuan RPTKA yang merupakan syarat mempekerjakan Warga Negara Asing di perusahaan baik dalam negeri ataupun Asing di wilayah Indonesia. Namun sesuai dengan pernyataan di atas peraturan tersebut telah dicabut dengan dasar “SE MENAKER 4/2022“.

Dengan adanya pencabutan “SE MENAKER 11/2021” oleh  “SE MENAKER 4/2022”  seluruh peraturan pada “SE MENAKER 11/2021” sudah tidak berlaku lagi, termasuk surat rekomendasi dari BKPM. Artinya perusahaan yang akan mempekerjakan Warga Negara Asing di perusahaanya tidak perlu lagi meminta Surat Rekomendasi dari BKPM. Dan dapat langsung mengajukan RPTKA sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.